Makalah Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy), Kebijakan Moneter dan Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter
April 08, 2017
Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga
melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk
konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga,
dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga
menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji,
bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional
adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan
perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran
pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan
moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat
sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor
perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri.
Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam
menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis
global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana
ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap
perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin
suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga
sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu
justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas,
sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad
Ikhsan, negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru
ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2
persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun
secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian,
dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan
terutama di negara berkembang.
B. Rumusan masalah
Dari latar
belakang di atas dapat di buat beberapa rumusan masalah yaitu antar lain:
- Definisi Kebijakan Fiskal (fiscal policy)
- Definisi Kebijakan Moneter
- Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter
C. Tujuan Pembahasan
- Agar lebih memahami definisi dari kebijakan
fiskal
- Agar lebih memahami tentang kebijakan moneter
- Serta mempermudah pembaca memahami hubungan
kebijakan fiskal dan moneter.
BAB II
POKOK PEMBAHASAN
A. Definisi
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan
dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan
dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor
rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa
gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan
Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan
menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll.
Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan
jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.[1]
Pada sektor
perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu
perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga
barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah,
perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa
kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan
melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor
pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana
pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional,
pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan
penerimaan pajak dari pengusaha dan Pemerintah membeli produk dari perusahaan
berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. RumahTangga adalah dunia
internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan
untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya
kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara
Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa
tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini
diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas
inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak
modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa
pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan
moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah
mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam
mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Pengaruh
krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah
negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester
pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang
disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga
hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata
besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan
pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan
deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang
tidak seimbang.
Dari semua
unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak
yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan
fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat
mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan
dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut
dengan pengelolaan anggaran.[2]
B. Definisi Kebijakan Moneter (monetary policy)
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Dengan kata
lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau
otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang,
dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan
berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan
Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian,
yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter
menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk
mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan
mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli
penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui
bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan
untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat
suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).
Adalah penting
bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen
swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan
berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa
depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah
hal yang sama sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan
ekspektasi adaptif ).[3]
C. Jenis-jenis kebijakan moneter
Dalam
prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang
digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter
melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban
pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas
(jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier
effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi
pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini
dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
- Inflasi penargetan
Berdasarkan
pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah
definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang
diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank
Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat
antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk
keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa
disebut uang bunga atau sesuatu ya
2. Harga Penargetan Tingkat
Harga
penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan
CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang
adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang
ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan
kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam
inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak
diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.
3. Agregat Moneter
Pada
1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada
pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk
memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika
Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan
Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut
monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal
harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
4. Nilai Tukar Tetap
Kebijakan
ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing.
Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya
dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.
Di bawah
sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan
nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk
mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas
tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll).
Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar
/ nilai tidak resmi.
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive
Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi
pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli
surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah
uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila
ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat
berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain
diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU
atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas
diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat
bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan
uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang
bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya
menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio
cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah
jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan
jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan
moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan
memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan
pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi
jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank
sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan
fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk
mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang
mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan
jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.[4]
D. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar
uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan
menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi
tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan
dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu
akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan
jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan
tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki
umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan
agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan
pasar uang serta pasar surat berharga.
BAB III
P E N U T U P
1. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa
:
Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di
lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk
mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan
tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk
menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan
kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang
lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran
daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran,
pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
DAFTAR PUSTAKA
Suprayitno,Eko.
Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2005.
Rahardja,Pratama.
Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI,2008.
Sudirman,Wayan.
Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori & Empirikal, Jakarta: Kencana,
2014.
Naf’an,
Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Graha ilmu, 2014.
[1] Wayan Sudirman. Kebijkan Fiskal dan Moneter.(Jakarta, kencana, 2011)
hal 1-2.
[2] Naf’an. Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah.(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014) hal
167-170
[3]Eko Suprayitno. Ekonomi Islam:Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional.(Yogyakarta,
Graha Ilmu, 2005) hal 159-164.
[4] Prathama Rahardja.Teori Ekonomi Makro.(Jakarta,Lembaga Penerbit FEUI,
2008) hal 249-251.