Makalah Sistem Sosial Politik
Desember 03, 2016
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Pada system politik Indonesia peran
masyarakat sangat penting dalam mengembangkan lembaga-lembaga politik formal baik
di daerah ataupun di pusat. Pada hakikat system politik merupakan seperangkat
interaksi dan abstraksi dari totalitas prilaku social melalui nilai-nilai
disebarkan untuk masyarakat
Model system politik yang paling sederhana akan
menguraikan masukan ke dalam sistem politik, yang merubah sistem politik
menjadi system keluaran dalam model ini masukan biasanya di kaitkan dengan
dukungn maupun tuntutan yang harus di olah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan public yang di berikan
oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.
B.
RUMUSAN
MASALAH
1. apa
pengertian sistem politik?
2. bagaimana
ciri-ciri umum sistem politik?
3. bagaimana
tiga kapabilitas sistem politik?
C.
TUJUAN
MASALAH
1. menjelaskan
tentang sistem politik
2. menjelaskan
tentang ciri-ciri umum dari sistem politik
3. menjelaskan
tentang kapabilitas-kapabilitas sistem politik
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
PENGERTIAN
SISTEM POLITIK
Apabila pengertian
sistem politik di gabungkan dengan pengertian sistem politik seperti yang telah
di jelaskan pada awal sub-sub ini.
Pengertian sistem
poltik yaitu suatu ke seluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga
berfungsi di bidang politik yang kegiatan nya menyangkut penentuan kebijakan
umum (public policies) dan bagai mana
kebijakan itu di laksanakan. Yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan Negara
atau pemerintah.
Perlu di ketahui
istilah sistem social politik ini sering di pakai selisih berganti dengan kata
Negara (state) pemerintah (goverment) dan bangsa (nation) padahal, menurut
Ahmad dan Powell (1978: 4) system politik tidak mempunyai makna yang sama
dengan istilah-istilah ini yang hanya berguna untuk menggantikan aspek-aspek
lebih terbatas dari politik. Karena Negara mempunyai konotasi dan ke khasan
kelembagaan (instution) otoritas atau kewenangan (anthority) dan legitimasi
atau ke sahan (legitimation). [1]
Berinteraksi
berdasarkan proses (proses saling pengaruh mengaruhi) yang dapat di ramalkan
untuk memenuhi kebutuhan public.
Dalam pendekatan system
politik adalah subsisten dari system sosial, karena itu pendekatan system
melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu system yakni suatu unit yang
relati terpisah dari lingkungannya dan memilki hubungan yang relatif tetap di
antara elemen-elemen pembentuknya. [2]
B.
CIRI-CIRI
SISTEM POLITIK MENURUT EASTEN ADA EMPAT CIRI
1.
UNIT-UNIT
DANBATASAN SATU SISTEM POLITIK
Di dalam kerangka kerja suatu system politik
terhadap unit satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk
menggerakkan roda kerja sisitem politik
2.
INPUT
DAN OUTPUT
Input merupakan masukan dari masyarakat
ke dalam system politik, input yang masuk dari masyarakat ke dalam system
politik berupa tuntutan dan dukungan.
Tuntutan secara sederhana di jelaskan
sebagai seperangkat kepentingan yang belum di alokasikan secara merata oleh
system politik ke pada sekelompok masyarakat
Dukungan merupakan upaya dari masyarakat
untuk mendukung keberadaban system sosial politik agar terus berjalan.
Output adalah hasil kerja system politik
yang berasal dari tuntutan atau pun dukungan masyarakat. Tuntutan masyarakat
dapat dilaksanakan dan di peroleh.[3]
3.
DIFERENSIASI
DALAM SISTEM
System yang baik haruslah memiliki
diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja di masa modern adalah tidak
mungkin suatu lembaga menyesuaikan seluruh masalah. Partai politik dan
masyarakat umum di libatkan dalam pembuatan undang-undangnya.
4.
INTEGGRASI
DALAM SISTEM
Integrasi adalah keterpaduan antar unit yang beda
untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang pemilihan umum tidak akan putuskan
secara di tindak lanjuti jika tidak ada kerrja yang terintegrasi antara DPR, ke
PRESIDEN, KPK, PARTAI POLITIK dan ELEMEN-ELEMEN MASYARAKAT.[4]
C.TIGA KAPABILITAS
SISTEM POLITIK
1.
KAPABILITAS
EKSTRAKTIF
Kapasitas ekstraktif yaitu ukuran kinerja dalam
system politik dalam mengumpulkan sumber daya alam (SDM) dan sumber daya
manusia (SDM) dari lingkungan domestic maupun Internasional, kemampuan (SDA)
biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal
oleh pemerintah seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan (batu bara,emas,
timah, dan lain sebagainya)yang ketika datang para penanam modal domestic
maupun internasional itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa
pajak, pajak inlah yang kemudian akan menghidupkan roda pemerintah dan
pembangunan.[5]
2. KAPABILITAS SIMBOLIK
Kapabilitas simbolik,yaitu ukuran kinerja system
politik dalam kemampuan mengalirkan symbol dari system politik kepada
linkunganintra masyrakat ataudan ekstra masyrakat
3.
KAPABILITAS
RESPANSIF
Kapabilitas respansif,yaitu kinerja
system politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu system politik
terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik darilingkungan
intramasyarakat (domesti) MAUPUM EKSTRA masyrakat (internasional).karna itu, di
dalam suatu system politik, bahwa kapalitas res pansifini ditentukan oleh hubungan
antara input dan output.
Dalam konteks ini, derajat kepekaan
system politik yang bersifattanggap (respansif)tersebut masih tergantung pada
system politik yang di terapkan oleh suatu Negara.
Lain halnya,dengan sistempolitik diri seluas-luasnya
untuk mendapatkan input (masukan) dari sumber luar seperti,dari kelompok ke
pentingan, ke lompok penekan dan partai, maka mencerminkan system politik
tersebut memiliki kapabilitas respansif yang tinggi (hing responsive capability).[6]
BAB
III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Indonisia
adalah Negara kesatuan berbentuk republic, dengan memakai system demokrasi.
Dimana kedaulatan berada ditangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia
menganut system pemerintahan presidensial, dimana presiden berkedudukan sebagai
kepala Negara sekaligus kepala perintah.
System
social politik di Indonesia di artikan sebagai kumpulan berbagai kegiatan dalam
Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentinga umum termasuk proses
penentuan tujuan. Upaya-upaya mewujudkan tujuan
pengadilan ke putusan seleksi dan penyusunan skala priyoritasnya
B. SARAN
Mungkin
dari kesimpulan di atas dapat di petik salah satu yang paling penting karna
dalam bidang inilah yang harus di perhatikan lebih.
Untuk
penulis makalah ini jauh dari kesempurnaan dan demi kemajuan karya tulis ini
saya mengharap kritik dan saran , apabila ada kesalahan dalam penulisan bahasa,
penyusunan atau makalah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya .
Akhir
kata dari kami mengharap semoga makalah ini bagi para pembaca dan pendengar
pada umumnya, amien.
DAFTAR
PUSTAKA
Beddy
iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm
[1]
Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada,
2012) hlm 17
[2]
Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada,
2012) hlm 17
[3]
Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada,
2012) hlm 17
[4]
Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada,
2012) hlm 80
[5]
Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada,
2012) hlm 123
[6]
Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada,
2012) hlm 123